PEMERINTAH NEGARA ACHEH (PNA)
KEMENTRIAN PENERANGAN
P.O. BOX 130, S-145 01 NOSBORG SWEDEN
TEL : +46 8 531 83833 FAX: +46 8 531 91275

Penjelasan Tentang "Self-Government" dalam Perundingan ke 2 di
Helsinki - Finlandia


Assalamualaikum w.w.,

Dalam beberapa hari ini telah timbul semacam kontroversi dan
perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat Acheh di seluruh
dunia, setelah tersebar berita kononnya Gerakan Acheh Merdeka (GAM)
telah menggugurkan tuntunan merdeka dalam perundingannya di Helsinki,
Finlandia dengan pihak pemerintah kolonial Indonesia, dan
menggantikannya dengan apa yang dinamakan "pemerintahan sendiri"
(self-government). Perlu ditekankan pertama sekali bahwa Pemerintah
Negara Acheh/Gerakan Acheh Merdeka tidak pernah menggugurkan tuntutan
kemerdekaan, aspirasi bangsa Acheh yang telah diperjuangan dengan
darah, airmata dan keringat sejak 1873, dan telah dipimpin oleh
Gerakan Acheh Merdeka sejak 1976.


Jadi apakah sebenarnya maksud GAM memasukkan usul "Pemerintahan
Sendiri" dalam agenda meeting di Helsinki dan apakah yang dimaksudkan
dengan „Pemerintahan Sendiri" (self-government) itu ?


Sebagaimana semua orang tahu pihak Indonesia hanya mau berdialog
dengan GAM kalau tawaran Otonomi Khusus-nya dimasukkan dalam agenda
perbicangan sedangkan bagi GAM istilah itu mewakili status-quo
(keadaan yang ada) yaitu konflik dengan segala unsur kezaliman yang
terkandung di dalamnya seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan,
penghilangan, perampokan dan berbagai pelanggaran HAM yang serius
lainnya. Jadi kalau kedua belah pihak tidak mahu berkompromi untuk
mencari suatu topik lain yang boleh diterima oleh kedua belah pihak
tanpa menimbulkan sesuatu perasaan muak yang mendalam, maka dialog
tidak mungkin berlangsung, sedangkan dialog sangat diperlukan dalam
masa pasca tsunami di Acheh untuk membolehkan pihak internasional
masuk meyampaikan bantuan tanpa gangguan dan memulai usaha
pembangunan kembali Acheh.


Dalam konteks pemikiran inilah, pihak team Perunding GAM mencari satu
idea eksplorasi yang kreatif untuk keluar dari jaringan deadlock yang
menghambat diteruskannya dialog yang sangat diperlukan pada masa ini
menimbang keadaan bangsa Acheh yang sangat tersiksa oleh terjadinya
bencana gempa dan tsunami dan diteruskannya keganasan militer
terhadap penduduk sipil oleh pemerintah kolonial RI.


Itulah latar belakang usul membicarakan "self-government" itu. Sangat
penting dijelaskan bahwa prinsip meeting di Helsinki yang telah
ditetapkan dengan tegas oleh pihak fasilitator, CMI, yang dipimpin
oleh bekas presiden Finlandia, President Martti Ahtisaari, dan
dibiayai serta didukung sepenuhnya oleh pemerintah Finlanda. Prinsip
tersebut adalah "nothing is agreed until everything is agreed",
artinya tiada apapun yang dipersetujui hingga seluruhnya disetujui.
Maksudya, kalau ada satu perkara saja dari berbagai perkara yang
dibincangkan tidak disetujui oleh sesuatu pihak, maka keseluruhan
dialog itu dibubarkan tanpa sesuatu keputusan (gagal).


Apakah yang dimaksudkan oleh GAM dengan "self government" itu? Memang
terdapat berbagai tafsiran dan taraf "self-government". Bagi GAM,
segalanya tergantung pada kehendak bangsa Acheh sendiri. Berkali-kali
telah ditegaskan bahwa GAM hanyalah pelaksana mandat bangsa Acheh
untuk mencapai kemerdekaan. Sepanjang perjuangannya sejak th 1976 GAM
telah mengatur berbagai strategi dan langkah untuk melaksanakan
mandat itu. Dari mula-mula dengan tegas menuntut kembali kedaulatan
Negara Acheh secara mutlak, beralih secara fundamental kepada
menerima referendum yang mempertaruhkan kedaulatan itu demi memberi
jalan kepada prinsip demokrasi. Menerima referendum berarti menerima
kemungkinan kedaulatan itu jatuh kepada Indonesia secara sah untuk
selama-lamanya, sekiranya bangsa Acheh memilih tetap berada dalam
Indonesia dalam sebuah referendum yang dilaksanakan dengan adil,
selamat dan demokratik. Indonesia ternyata tidak berani menerima
cabaran demokrasi itu walaupun melawung-lawungkan kepada dunia
bahwa NKRI sekarang adalah sebuah negara yang mempraktekkan prinsip
demokrasi. Pemerintah kolonial Indonesia bahkan memilih untuk
melancarkan serangan militer secara besar-besaran. Walaupun pihak
musuh berpuluh kali lebih ramai dan mempunyai senjata berat yang
canggih-canggih termasuk jet dan helikopter penempur, tank dan panzer
serta alat-alat perang terkini lainnya, kita telah dapat
mempertahankan tanah air lebih dari dua tahun berlakunya darurat
militer yang disambung pula dengan darurat sipil dengan kekuatan
militer terus ditambah dan diperhebat dengan kehadiran apa yang
dinamakan batalion-batalion Raiders (anti-gerilya). Pihak musuh
dengan terkeburnya menyatakan akan menghancurkan GAM dalam waktu 3
bulan tetapi Allah masih memelihara kita hingga sekarang.


Kini tanah air dan bangsa kita telah tertimpa bencana alam yang
begitu dashyat sehingga terketuk hati seluruh bangsa-bangsa di dunia
yang selama ini tidak pernah pun mendengar nama Acheh. Namun pihak
Indonesia masih terus dengan kepicikan hati nuraninya yang bukan saja
tidak sanggup dan tidak mahu membantu bangsa Acheh, tetapi mencari
berbagai cara untuk menghalang pihak internasional untuk menyampaikan
bantuan. Sesungguhnyalah Indonesia sedang menggunakan tsunami untuk
kepentingan politiknya dan sedang menghalau penduduk kampung ke
tangsi-tangsi yang jauh dari perkampungan mereka dengan
alasan "relokasi", mengosongkan kampung-kampung Acheh untuk kemudian
diisi oleh transmigran. Inilah realitas yang dihadapi oleh bangsa
Acheh sekarang, yang memaksa GAM memikirkan strategi-strategi baru
untuk memungkinkannya memelihara keselamatan dan keujudan bangsa
Acheh sebagi satu entiti bangsa yang bermartabat.


Pemerintah Negara Acheh menyeru kepada bangsa Acheh di seluruh dunia
untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi-provokasi dan
propaganda musuh dan membuat spekulasi-spekulasi yang tidak perlu.
Biarlah segala sesuatunya dirundingkan lebih dahulu oleh pihak
pimpinan negara hingga bila sampai masanya nanti segala-galanya
disampaikan kepada bangsa Acheh secara terbuka untuk mendapatkan
keputusan yang demokratis.


Wassalamualaikum w.w.,


Bakhtiar Abdullah
Jurubicara Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan
Di Stockholm, Sweden 25.02.2005